Liputan6.com, Jakarta: Pemerintah mulai membatasi BBM bersubsidi, seperti premium dan solar, di sejumlah SPBU di kawasan tertentu. Rencananya, kebijakan ini dimulai pada bulan ini dan dilakukan di sejumlah kota besar, seperti Jakarta, Bandung, serta Surabaya.
Menurut Kepala BPH Migas Tubagus Haryono, baru-baru ini, pembatasan perlu dilakukan secepatnya. Soalnya, awal November 2010, BBM bersubsidi diperkirakan akan habis. Hingga September saja, penggunaan BBM bersubsidi sudah melebihi kuota tujuh persen [baca: Pemakaian Premium Mulai Dibatasi Oktober Mendatang]
Untuk melakukan hal tersebut, kata Tubagus, Pertamina akan mempersiapkan infrastruktur pembatasan BBM. Antara lain dengan mengganti dispenser BBM subsidi dengan nonsubsidi. Pertamina juga akan menambah dispenser BBM pertamax.
Pembatasan ini masih bersifat imbauan. Sebab, masih harus menunggu payung hukum dari pemerintah, seperti revisi Peraturan Presiden tentang Harga Jual Eceran BBM. Saat ini pemerintah masih mempersiapkan mekanisme pembatasan BBM subsidi berdasarkan tahun pembuatan kendaraan.(ULF)
Analisis:
Seperti yang kita ketahui selama ini,bahwa BBM bersubsidi selalu menjadi hak bersama baik itu untuk kalangan bawah maupun atas. Dari artikel diatas dikatakan bahwa pemakaian BBM bersubsidi akan mulai dibatasi bulan ini karena stocknya mulai menipis. Ini seperti sebuah dilema dimana masih segar ingatan kita tentang keputusan yang dibuat oleh Menteri Energi dan Sumber Daya dimana motor dilarang menggunakan BBM bersubsidi. Lebih parah keputusan ini dibuat tanpa alasan yang kuat, sehingga banyak menuai protes.
Sekarang setelah mengetahui stock BBM bersubsidi mulai menipis pemerintah baru akan mengeluarkan pembatasan pemakaian BBM bersubsidi.Sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi andaikan pemerintah jeli dalam menangani masalah pemakaian BBM. Seperti yang kita ketahui bahwa BBM bersubsidi merupakan BBM talangan pemerintah untuk kalangan bawah dan menengah, tetapi faktanya lebih banyak pengguna roda 4 yang menggunakannya. Disisi lain pemerintah juga kurang dalam mengawasi kendaraan dari plat luar yang menggunakan BBM bersubsidi, contohnya kendaraan dari Malaysia sering mengisi BBM bersubsidi di wilayah Indonesia (Kalimantan Barat) dengan harga setelah di subsidi sedangkan kendaraan dari negara kita yang masuk ke wilayah Malaysia dan mengisi BBM akan dikenakan harga yang lebih mahal dari harga wajar di negaranya.
Lalu untuk masalah penggantian dispenser BBM bersubsidi ke nonsubsidi, menurut saya itu tidak diperlukan karena itu akan memberatkan mereka yang benar-benar membutuhkan BBM bersubsidi tersebut apalagi sebagian besar kalangan menengah ke bawah di Indonesia memiliki sepeda motor dan itu merupakan jantung transportasi mereka. Masalah itu bisa digantikan dengan pembatasan atau larangan mobil pribadi menggunakan BBM bersubsidi dengan standar tahun pembuatannya. Sedangkan untuk penambahan dispenser BBM jenis Pertamax boleh digencarkan karena itu akan membantu mereka dalam membiasakan diri untuk menggunakan Pertamax.
Menurut Kepala BPH Migas Tubagus Haryono, baru-baru ini, pembatasan perlu dilakukan secepatnya. Soalnya, awal November 2010, BBM bersubsidi diperkirakan akan habis. Hingga September saja, penggunaan BBM bersubsidi sudah melebihi kuota tujuh persen [baca: Pemakaian Premium Mulai Dibatasi Oktober Mendatang]
Untuk melakukan hal tersebut, kata Tubagus, Pertamina akan mempersiapkan infrastruktur pembatasan BBM. Antara lain dengan mengganti dispenser BBM subsidi dengan nonsubsidi. Pertamina juga akan menambah dispenser BBM pertamax.
Pembatasan ini masih bersifat imbauan. Sebab, masih harus menunggu payung hukum dari pemerintah, seperti revisi Peraturan Presiden tentang Harga Jual Eceran BBM. Saat ini pemerintah masih mempersiapkan mekanisme pembatasan BBM subsidi berdasarkan tahun pembuatan kendaraan.(ULF)
Analisis:
Seperti yang kita ketahui selama ini,bahwa BBM bersubsidi selalu menjadi hak bersama baik itu untuk kalangan bawah maupun atas. Dari artikel diatas dikatakan bahwa pemakaian BBM bersubsidi akan mulai dibatasi bulan ini karena stocknya mulai menipis. Ini seperti sebuah dilema dimana masih segar ingatan kita tentang keputusan yang dibuat oleh Menteri Energi dan Sumber Daya dimana motor dilarang menggunakan BBM bersubsidi. Lebih parah keputusan ini dibuat tanpa alasan yang kuat, sehingga banyak menuai protes.
Sekarang setelah mengetahui stock BBM bersubsidi mulai menipis pemerintah baru akan mengeluarkan pembatasan pemakaian BBM bersubsidi.Sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi andaikan pemerintah jeli dalam menangani masalah pemakaian BBM. Seperti yang kita ketahui bahwa BBM bersubsidi merupakan BBM talangan pemerintah untuk kalangan bawah dan menengah, tetapi faktanya lebih banyak pengguna roda 4 yang menggunakannya. Disisi lain pemerintah juga kurang dalam mengawasi kendaraan dari plat luar yang menggunakan BBM bersubsidi, contohnya kendaraan dari Malaysia sering mengisi BBM bersubsidi di wilayah Indonesia (Kalimantan Barat) dengan harga setelah di subsidi sedangkan kendaraan dari negara kita yang masuk ke wilayah Malaysia dan mengisi BBM akan dikenakan harga yang lebih mahal dari harga wajar di negaranya.
Lalu untuk masalah penggantian dispenser BBM bersubsidi ke nonsubsidi, menurut saya itu tidak diperlukan karena itu akan memberatkan mereka yang benar-benar membutuhkan BBM bersubsidi tersebut apalagi sebagian besar kalangan menengah ke bawah di Indonesia memiliki sepeda motor dan itu merupakan jantung transportasi mereka. Masalah itu bisa digantikan dengan pembatasan atau larangan mobil pribadi menggunakan BBM bersubsidi dengan standar tahun pembuatannya. Sedangkan untuk penambahan dispenser BBM jenis Pertamax boleh digencarkan karena itu akan membantu mereka dalam membiasakan diri untuk menggunakan Pertamax.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar